Rencana pemerintah untuk memblokir Cloudflare terus memunculkan kekhawatiran dari para pengamat keamanan siber. Mereka menilai langkah tersebut dapat membawa dampak besar bagi ekosistem internet Indonesia karena Cloudflare sudah menjadi bagian penting dari infrastruktur digital yang digunakan oleh berbagai lembaga dan sektor usaha. Kebijakan pemblokiran dipandang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi layanan yang digunakan masyarakat luas.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar, layanan Cloudflare juga dipakai oleh banyak situs judi online untuk menyembunyikan server asli. Pemerintah memberikan waktu empat belas hari kerja untuk menyelesaikan pendaftaran sebelum sanksi administratif diberlakukan, termasuk kemungkinan pemutusan akses layanan Cloudflare di Indonesia.
Menurut Afif Hidayatullah dari ITSEC Asia, pemblokiran Cloudflare bukan solusi yang tepat untuk menindak situs judi online. Ia menjelaskan bahwa masalah utama berada pada domain domain ilegal yang mudah berganti, bukan pada penyedia infrastruktur. Afif menilai bahwa memutus akses Cloudflare justru berisiko mengganggu situs legal yang jumlahnya jauh lebih banyak dan dipakai jutaan pengguna internet setiap hari.
Cloudflare dikenal menyediakan layanan percepatan akses internet melalui jaringan server global. Teknologi Content Delivery Network memungkinkan pengguna mendapatkan konten dari server terdekat. Selain itu, Cloudflare menyediakan perlindungan terhadap serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS berkecepatan tinggi, mitigasi bot, serta reverse proxy yang menyembunyikan lokasi server asli. Karena itu, Cloudflare dipakai oleh lembaga pemerintah, universitas, sektor keuangan, perusahaan teknologi, hingga startup lokal.
Afif menjelaskan bahwa dampak pemblokiran Cloudflare tidak sama seperti memblokir situs biasa. Cloudflare menjadi penghubung bagi ribuan platform yang selama ini diakses masyarakat Indonesia. Jika aksesnya dicabut, banyak situs dapat mengalami gangguan secara bersamaan. Layanan publik berpotensi menjadi sulit diakses, sistem transaksi dapat melambat, sementara aplikasi yang membutuhkan proteksi keamanan mungkin mengalami gangguan atau error.
Ia menegaskan bahwa hilangnya dukungan server Cloudflare dapat membuat kecepatan akses internet menurun karena tidak ada lagi cache yang disediakan untuk mempercepat pemuatan halaman. Selain itu, banyak situs berpotensi menghadapi kesulitan saat menangani lonjakan trafik karena tidak ada lagi perlindungan terhadap serangan terdistribusi. Pengguna internet dapat merasakan koneksi yang tidak stabil, waktu muat yang lebih lama, serta seringnya kegagalan membuka halaman web.
Pengamat memperkirakan bahwa dalam skenario terburuk, pemblokiran Cloudflare dapat mengganggu stabilitas internet nasional. Tanpa dukungan Cloudflare, banyak layanan digital yang bergantung pada keamanan jaringan akan lebih rentan terhadap serangan. Hal ini dapat memengaruhi startup digital, e commerce, layanan pembayaran, bahkan sejumlah layanan publik yang mengandalkan proteksi dari serangan otomatis. Risiko tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi sektor digital yang sedang berkembang pesat.
Afif menjelaskan bahwa pendaftaran PSE tidak serta merta menghilangkan akses situs judi online terhadap layanan Cloudflare. Domain dapat berganti kapan pun, sehingga pemblokiran infrastruktur bukan cara yang efektif. Ia menyarankan pemerintah menjalin kerja sama langsung dengan Cloudflare agar domain yang disalahgunakan dapat ditutup dengan cepat dan tepat sasaran. Cloudflare disebut telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah di berbagai negara dalam menangani permintaan penutupan domain.
Dengan kerja sama yang jelas dan mekanisme penanganan yang tepat, penutupan domain bermasalah dapat dilakukan tanpa harus mengganggu layanan yang legal dan dipakai oleh masyarakat luas. Pendekatan ini dinilai lebih aman dan efisien karena tidak menimbulkan dampak sampingan yang besar terhadap stabilitas internet nasional.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa status PSE diperlukan untuk memperlancar koordinasi dalam penanganan konten terlarang. Pemerintah juga membuka ruang diskusi bagi penyedia layanan global yang menunjukkan komitmen terhadap aturan Indonesia. Pengguna Cloudflare diminta untuk mulai mempertimbangkan langkah antisipasi jika pemblokiran benar benar dilakukan.
Keputusan akhir pemerintah setelah masa tenggat akan menentukan masa depan akses Cloudflare di Indonesia. Para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan yang menyangkut infrastruktur digital harus mempertimbangkan dampaknya bagi layanan publik, kenyamanan pengguna, dan aktivitas bisnis. Dengan peran Cloudflare yang cukup besar, pendekatan yang hati hati diperlukan agar upaya memberantas situs ilegal tidak merugikan ribuan platform legal yang bergantung pada layanan stabil dan aman.