Jakarta, 3 Agustus 2025 – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime dan manga One Piece menjadi sorotan publik. Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami, yang merupakan simbol kru bajak laut Topi Jerami pimpinan Monkey D. Luffy, telah muncul di berbagai tempat, mulai dari rumah, kendaraan, hingga media sosial. Fenomena ini memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan sebagai bentuk ekspresi kreatif hingga kecaman dari pemerintah yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap persatuan nasional.
Latar Belakang Fenomena
Fenomena ini mencuat setelah imbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus untuk memperingati HUT RI. Namun, sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan penggemar budaya pop Jepang, memilih mengibarkan bendera Jolly Roger, baik berdampingan dengan bendera Merah Putih maupun secara terpisah. Dalam serial One Piece karya Eiichiro Oda, Jolly Roger melambangkan kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas, yang oleh banyak warga diartikan sebagai simbol protes terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia saat ini.
Video dan foto yang beredar di platform seperti Instagram, TikTok, dan X menunjukkan bendera Jolly Roger dikibarkan di truk, rumah, bahkan di aksi massa. Sejumlah akun media sosial bahkan mengganti foto profil mereka dengan logo bendera ini, menandakan dukungan terhadap fenomena tersebut. Menurut Ali Maulana, Ketua Komunitas One Piece Jayapura, pengibaran bendera ini adalah “simbol kebebasan sipil” yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan, meskipun tidak dimaksudkan untuk menyerang negara. “Meskipun negara ini secara resmi sudah merdeka, banyak dari kita yang belum benar-benar merasakan kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sosiolog Universitas Indonesia, Rissalwan Lubis, menilai fenomena ini sebagai ekspresi sosial yang mencerminkan keresahan kolektif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, seperti kenaikan pajak dan ketimpangan ekonomi. “Kalau 80 tahun lalu kita dijajah oleh bangsa asing, sekarang sekelompok orang merasa dijajah oleh bangsa sendiri,” katanya. Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah makar, melainkan bentuk “conformity” di mana masyarakat meramaikan simbolisme populer untuk menyuarakan kritik.
Respons Pemerintah: Antara Kekhawatiran dan Imbauan
Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan beragam terhadap fenomena ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai “gerakan sistematis” yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. “Kita mendeteksi adanya upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan,” ujarnya pada 31 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut aksi ini sebagai “makar” yang harus ditindak tegas, merujuk pada definisi makar sebagai usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PKB, Anna Mu’awanah, mengimbau masyarakat untuk mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih sebagai lambang nasional. “Jangan sampai atas nama kebebasan berekspresi, kita kehilangan pijakan historis dan identitas nasional,” ujarnya pada 3 Agustus 2025. Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa simbol asing seperti Jolly Roger dapat mengikis semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda.
Di sisi lain, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, mengambil pendekatan yang lebih moderat. Ia mengakui bahwa mengurus negara tidaklah mudah di tengah tantangan global dan regional, sembari menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol pemersatu bangsa. “Semangat persatuan itu kita kuatkan. Apa yang menyatukan kita? Salah satunya, ya, bendera Merah Putih,” katanya saat acara pembagian 10 juta bendera Merah Putih di Denpasar pada 1 Agustus 2025.
Pakar hukum tata negara, Dr. Rudi Pratama, menjelaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak melanggar hukum selama tidak dipasang lebih tinggi dari bendera Merah Putih atau dimaksudkan untuk merendahkan simbol negara, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berekspresi agar tidak menimbulkan polemik.
Sorotan Media Asing
Fenomena ini tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media asing. Media hiburan Kanada, Screen Rant, menyebut pengibaran bendera Jolly Roger di Indonesia sebagai “kontroversi paling aneh” yang melibatkan simbol One Piece. Dalam artikel yang terbit pada 1 Agustus 2025, mereka mengutip pernyataan Sufmi Dasco Ahmad tentang ancaman persatuan nasional, namun menilai bahwa reaksi pemerintah tampaknya hanya sebatas komentar tanpa tindakan hukum lebih lanjut. Screen Rant juga menyoroti dampak global One Piece sebagai fenomena budaya pop yang mampu memengaruhi wacana sosial di berbagai negara.
BBC News Indonesia, dalam laporan pada 2 Agustus 2025, membandingkan pengibaran bendera Jolly Roger dengan penggunaan simbol budaya pop lain sebagai bentuk protes, seperti salam tiga jari dari Hunger Games di Thailand atau simbol semangka sebagai dukungan untuk Palestina. Artikel tersebut menegaskan bahwa penggunaan simbol populer seperti Jolly Roger sering kali menjadi cara masyarakat menyampaikan kritik secara simbolik tanpa kekerasan.
Makna Jolly Roger dalam Konteks Indonesia
Dalam dunia One Piece, Jolly Roger adalah lambang identitas kru bajak laut yang mencerminkan nilai-nilai seperti kebebasan, perlawanan terhadap otoritas yang korup, dan persahabatan. Bendera Topi Jerami, dengan tengkorak bertopi jerami, menjadi simbol perjuangan Monkey D. Luffy dan krunya melawan Pemerintah Dunia yang digambarkan penuh ketidakadilan. Banyak warga Indonesia, seperti Riki Hidayat dari Kebayoran, Jakarta Selatan, melihat paralel antara cerita fiksi ini dan kondisi riil di Indonesia, seperti kenaikan pajak, pemblokiran rekening, dan pengambilalihan tanah oleh pemerintah. “Selama ini kita kayak enggak merdeka gitu, kan?” ujarnya, menyuarakan kekecewaan terhadap situasi saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menyarankan pemerintah untuk memandang fenomena ini sebagai dorongan untuk introspeksi, bukan ancaman. “Fenomena ini sebaiknya dipandang sebagai bentuk protes rakyat, bukan upaya memecah belah bangsa,” ujarnya. Ia menilai bahwa karakter Luffy yang melawan kekuasaan besar menjadi inspirasi bagi masyarakat yang merasa sulit melawan kebijakan pemerintah.
Antara Kritik dan Kebanggaan Nasional
Meskipun fenomena ini memicu kontroversi, banyak pihak yang melihatnya sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam mengekspresikan keresahan mereka. Namun, pemerintah dan sejumlah anggota DPR tetap menegaskan pentingnya menjaga martabat bendera Merah Putih sebagai simbol negara. Dalam konteks hukum, pengibaran bendera One Piece tidak dilarang selama mematuhi aturan, tetapi masyarakat diimbau untuk tetap menghormati simbol nasional.
Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya pop dalam menyuarakan aspirasi sosial. Di tengah peringatan HUT ke-80 RI, aksi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang simbol, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.